Perjanjian Renville | Latar Belakang, Jalannya Perundingan dan Dampak

Perjanjian Renville dilaksanakan tanggal 8 Desember 1947 dan ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1948. Dinamakan perjanjian Renville karena perjanjian ini dilaksanakan di atas geladak kapal perang milik Amerika Serikat yang bernama USS Renville. Saat itu kapal perang milik Amerika tersebut berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.


Perjanjian Renville



Committee of Good Offices for Indonesia atau Komisi Tiga Negara (KTN) menjadi penengah menjadi penengah bagi delegasi Indonesia dan Belanda. KTN atau Komisi Tiga Negara terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Australia diwakili oleh Richard C Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, sementara Amerika diwakili oleh Frank B Graham.

Latar Belakang Terjadinya

Setelah perjanjian Linggajati ditandatangani, konflik antara Indonesia dan Belanda mendapat perhatian internasional. Akibat perbedaan tafsir oleh kedua negara mengenai isi perjanjian tersebut terjadilah Agresi Militer Belanda yang pertama tanggal 21 Juli 1947. Masalah inipun masuk menjadi agenda dalam sidang Dewan Keamanan PBB.

Dari sanalah PBB kemudian membentuk Committee of Good Offices for Indonesia atau yang kita kenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Saat itu, Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia dan Amerika Serikat. KTN inilah yang mengusulkan diadakannya perundingan antara Belanda dan Indonesia.

Jalannya Perundingan

Di dalam jalannya perundingan Renville, Indonesia kala itu delegasinya dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sjarifudin Harahap. Sementara delegasi Belanda dipimpin oleh kolonel KNIL R Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Selama perundingan berlangsung, Belanda bersikukuh dengan sikap awal mereka yang tidak ingin mundur demarkasi sebelum agresi militer.

Belanda tetap menginginkan untuk bertahan pada batas demarkasi baru yang dinamakan Garis van Mook. Bagi pihak Belanda, garis tersebut merupakan garis impian dalam rangka memperoleh penambahan wilayah yang sangat besar di Sumatra dan Jawa. Seperti kita ketahui, bahwa Sumatra dan Jawa merupakan daerah kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan Belanda.

Menjelang Natal tahun 1947, KTN mengajukan Christian Message atau Pesan Natal kepada kedua belah pihak. Dimana issi dari pesan itu adalah:

Pertama, berdiri tegak di tempat dan penghentian tembak-menembak dengan segera (immediate standfast and cease-fire). Kedua, pengulangan kembali pokok dasar Persetujuan Linggajati.

Melalui pendekatan yang dilakukan oleh KTN akhirnya tanggal 17 Januari 1948 tercapailah kesepakatan antara pemerintah RI dengan Belanda. Persetujuan tersebut antara lain berisi persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda. Disepakati juga enam prinsip tambahan guna mencapai penyelesaian politik. Hasil persetujuan tersebut kemudian dikenal dengan Perjanjian Renville.

Dampak Adanya Perjanjian Renville

Konsekuensi bagi pihak Indonesia dengan adanya perjanjian Renville salah satunya adalah harus mengosongkan enclave (kantong-kantong) yang dikuasai oleh TNI. Di bulan Februari 1948, Divisi SIliwangi harus mengadakan longmarch ke Jawa Tengah.

Meskipun begitu, tidak semua rakyat Indonesia atau pejuang kemerdekaan mematuhi isi perjanjian. Berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah / Sabilillah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo justru melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Sama halnya dengan Perjanjian Linggajati, Belanda juga mengkhianati isi perjanjian Renville. Mereka melancarkan serangan Agresi Militer II di tanggal 19 Desember 1948. Bung Karno dan para anggota kabinet bahkan sempat dditawan dan diasingkan ke luar Jawa.
KTN kemudian melaporkan pelanggaran tersebut kepada Dewan PBB. Tanggal 22 Desember 1948, Dewan Kehormatan PBB bersidang yang menghasilkan resolusi berisi desakan untuk menghentikan permusuhan.

Jawaharlal Nehru juga memprotes keras Agresi Militer Belanda terhadap Indonesia dan menggelar Konferensi Asia yang diikuti 16 negara di Asia pada tanggal 23 Januari 1949. Hasil konferensi ini mampu berkumandang dalam ssidang PBB. Hingga akhirnya PBB membentuk United Nation Commission for Indonesia (UNCI).

 

Keyword: Perjanjian Renville

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.